Top Guidelines Of agus joko pramono
Top Guidelines Of agus joko pramono
Blog Article
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and suitable check. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan info, sistem informasi yang belum terintegrasi, atau bahkan adanya upaya untuk menyembunyikan informasi.
"Experienced knowledge and networking are the foundation of accomplishment. My purpose as Vice Chairman of Indonesia's SAI, BPK, makes it possible for me a chance to attract on the encounter of countless auditors and institutions at countrywide and Worldwide level, over so a few years. It's also been a privilege to draw on the cooperation in ASEANSAI from BPK's place as more time-expression Secretariat, plus the active participation throughout the INTOSAI regional and dealing teams.
Pengawasan BPK dapat mendorong BUMN untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran dan operasional. Audit BPK dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan dana publik.
Prabowo ikut menghadiri apel tersebut. Datang tak berselang lama bersama click here Jokowi, ia turut memantau barisan menggunakan mobil Maung berwarna hitam.
Mietzner berkata, partai politik memegang kekuatan kultural yang tak dimiliki oleh presiden. Contoh yang diberikan Mietzner adalah momen ketika Jokowi harus menghadapi persoalan politik identitas dan agama.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Memeriksa aspek tertentu dari operasional BUMN yang dianggap berisiko atau memerlukan perhatian khusus.
Kompleksitas Struktur Organisasi: Struktur organisasi BUMN yang kompleks, dengan berbagai anak perusahaan dan entitas terkait, dapat mempersulit BPK dalam melakukan audit dan pengawasan secara komprehensif. Hal ini membutuhkan upaya ekstra untuk memahami hubungan antar entitas dan aliran dana yang kompleks.
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
Ketiganya membawa pengalaman dan keahlian di bidang audit yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penanggulangan korupsi di Indonesia ke depannya.